(Pembangunan jalan disalah satu Desa di Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu faktor krusial dalam mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto.

Ia menekankan bahwa infrastruktur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari indikator dalam penilaian status kemandirian desa.

Menurutnya, desa tidak akan mampu tumbuh secara mandiri apabila tidak ditopang oleh infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses jalan, fasilitas ekonomi, dan sarana pelayanan publik lainnya.

“Desa bisa saja punya potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang besar, tetapi kalau tidak ada jalan yang layak, tidak ada fasilitas pendukung, maka potensi itu tidak bisa dioptimalkan,” ujar Arianto saat diwawancarai pada Senin (05/05/2025) .

Arianto mengungkapkan, dari hasil monitoring DPMD sejak tahun 2024 menunjukkan bahwa masih banyak desa di Kukar yang berstatus berkembang dan maju.Akan tetapi belum memiliki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa sebagian besar akses jalan di desa-desa tersebut masih berupa jalan tanah atau sekadar menggunakan batu pengeras.

“Kondisi seperti ini tentu menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kalau jalan saja masih sulit dilalui, bagaimana masyarakat bisa bergerak maju?” tegas Arianto.

Selain jalan, Kadis DPMD Kukar tersebut juga menyoroti minimnya sarana ekonomi desa, seperti pasar yang aktif dan berkelanjutan.

Arianto menyebut, banyak desa di Kukar bahkan belum mampu menghadirkan pasar mingguan sebagai pusat transaksi dan penggerak ekonomi lokal.

“Infrastruktur ekonomi seperti pasar itu sangat penting. Tapi realitanya, untuk menghadirkan pasar yang buka seminggu sekali saja masih belum bisa diwujudkan di banyak desa,” katanya.

Lebih lanjut, Arianto menjelaskan bahwa penilaian desa mandiri tidak hanya dilihat dari sektor infrastruktur fisik, tetapi juga dari keberadaan akses layanan keuangan, kegiatan ekonomi masyarakat, serta kemandirian kelembagaan desa.

“Semua indikator itu saling berkaitan. Tapi fondasinya tetap pada infrastruktur. Kalau aksesnya tidak ada, pelayanan publik jadi tidak maksimal, dan ekonomi desa tidak bergerak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa desa-desa yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota atau kawasan pengembangan cenderung lebih cepat mengalami kenaikan status karena pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut berjalan lebih cepat.

Sementara itu, desa yang berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau sering kali tertinggal karena hambatan akses.

Sebagai upaya strategis dan bentuk komitmen, ia menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terus mengupayakan peningkatan infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antarwilayah desa.

Lebih lanjut, Arianto mengatakan Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang aktif melakukan kunjungan langsung ke berbagai desa untuk memastikan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

“Pak Bupati Edi Damansyah secara rutin meninjau langsung ke desa-desa. Ini penting sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Arianto. (TAN/ADVDPMDKUKAR)